Sejarah Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

Sejarah Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara)

Provinsi Kalimantan Utara atau disingkat Kaltara merupakan Provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini terbentuk melalui Undang-Undang No 20 tahun 2012 setelah rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012, secara resmi Provinsi Kalimantan Utara terbentuk pada tanggal 16 November 2012 setelah ditandatangi oleh Presiden saat itu yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur.

Ibukota Provinsi Kalimantan Utara adalah Tanjung Selor. Terdapat 4 kabupaten dan satu kota  yaitu :

- Kota Tarakan

- Kabupaten Malinau

- Kabupaten Bulungan

- Kabupaten Tana Tidung

- Kabupaten Nunukan

Penduduk tempatan Kalimantan Utara merupakan Suku Dayak, namun karena program transmigrasi kini penduduk Kalimantan Utara didominasi oleh Suku Jawa sekitar 40% dari total Populasinya yang berjumlah lebih kurang 500ribu jiwa. Selain itu juga terdapat penduduk Suku Bugis, Banjar dan Kutai dalam jumlah yang tidak signifikan. Gubernur Kalimantan Utara adalah Drs. Irianto Lambrie dan wakil Gubernur ialah Udin Hianggio ,B.sc. 

Logo Provinsi Kalimantan Utara

Sejarah Lampau Kalimantan Utara

Sejarah Kalimantan Utara merupakan sejarah lintas antara tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kerajaan pertama yang berdiri di Kalimantan Utara ialah Kerajaan Hindu Nagri Merancang, yang berkuasa hingga ke Sabah (kini Malaysia), seiring perjalanan sejarah, selanjutnya Kerajaan Nagri merancang berhasil dikuasai oleh Kesultanan yang diperkirakan berdiri pada 1377M, kemudian Kesultanan ini sempat dikuasai oleh Kesultaan Brunei lalu oleh Brunei kawasan Kalimantan Utara sekarang diberikan pula kepada Kesultanan Sulu. Kekuasaan Kesultan Sulu mulai melemah akibat persaingan dengan Inggris. Sejak berkuasanya Inggris di Utara Borneo, terjadi persaingan antara penjajah Inggris dan penjajah Belanda. Hingga akhirnya Inggris fokus untuk menguasai Nagri Merancang bagian Utara (Brunei dan Sabah) sedangkan Belanda fokus menguasai Nagri Merancang bagian Selatan (Kalimantan Utara). 

Kesultanan Bulungan yang hadir diantara persaingan kedua penjajah beserta Kesultanan Brunei dan Kesultanan Sulu akhirnya jatuh kedalam pangkuan Hindia Belanda pada tahun 1853M. Di kemudian hari ketika Indonesi melepaskan diri dari cengkeraman Belanda, wilayah Kesultanan Bulungan masuk kedalam pangkuan Indonesia sejak tahun 1950 sebagai sebuah Kabupaten.